WASHINGTON D.C. – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik puncaknya setelah Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peluncuran operasi militer udara berskala besar ke wilayah Iran. Operasi yang diberi sandi “Operation Epic Fury” ini disebut sebagai kampanye kekuatan udara paling mematikan dan presisi dalam sejarah militer modern.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Perang AS menegaskan bahwa operasi ini dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald J. Trump. Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas apa yang disebut Washington sebagai “perang satu arah” yang dilancarkan rezim Teheran selama 47 tahun terakhir terhadap kepentingan Amerika.
Operasi ini memiliki target spesifik yang telah ditentukan secara klinis. Fokus utama dari Operation Epic Fury adalah:
-
Penghancuran Total Infrastruktur Rudal: Menghancurkan situs peluncuran rudal ofensif dan fasilitas produksinya.
-
Pelemahan Kekuatan Laut: Menargetkan angkatan laut Iran dan infrastruktur keamanan lainnya untuk mengamankan jalur pelayaran global.
-
Pencegahan Nuklir: Memastikan secara permanen bahwa Iran tidak akan pernah memiliki kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir.
“Kami menyerang mereka secara bedah (surgically), luar biasa (overwhelmingly), dan tanpa penyesalan (unapologetically),” ujar Menteri Perang AS dalam pidatonya.
Amerika Serikat mengerahkan aset-aset paling strategis dalam operasi ini, termasuk pesawat pengebom siluman B-2 Spirit, jet tempur generasi terbaru, armada drone tempur, hingga penggunaan “efek rahasia” (classified effects) yang tidak dirinci secara publik.
Meskipun mengakui bahwa operasi sebesar ini akan memakan korban jiwa, pihak Washington menegaskan bahwa mereka tidak akan membuang waktu atau nyawa personelnya untuk misi yang tidak tuntas. “Kami bertempur untuk menang,” tegasnya.
Laporan tersebut juga menyebutkan adanya koordinasi misi dengan Israel. AS menyampaikan apresiasi atas peran Israel dalam membantu mencapai tujuan strategis di kawasan tersebut. Meskipun mendapat perhatian dari berbagai institusi internasional, AS menyatakan tetap akan menjalankan operasi ini sesuai dengan otoritas maksimum yang diberikan oleh Gedung Putih.
