JAKARTA – Di tengah api konflik Timur Tengah yang kian berkobar menyusul agresi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, posisi diplomatik Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Fokus perdebatan nasional kini tertuju pada keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), sebuah dewan perdamaian bentukan Donald Trump yang ditujukan untuk rekonstruksi Gaza.
Keterlibatan Indonesia dalam forum ini memicu diskursus tajam: Apakah ini langkah pragmatis demi kemanusiaan, atau justru pengkhianatan terhadap muruah konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan?
Antara Diplomasi “Bebas Aktif” dan Realitas Agresi
Persoalan keanggotaan Indonesia di BOP memanas setelah serangan langsung sekutu ke wilayah Iran. Publik mulai mempertanyakan konsistensi prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif”. Muncul anomali diplomatik yang nyata ketika Indonesia duduk di meja perundingan yang dipimpin oleh aktor yang sama dengan pihak yang melakukan agresi militer di kawasan tersebut.
Dalam forum diskusi “Satu Meja The Forum”, terungkap beberapa fakta kunci terkait posisi Indonesia:
-
Mekanisme Bergabung: Indonesia bergabung sejak Januari 2024 atas undangan langsung Donald Trump, bersama negara-negara seperti Mesir, Turki, dan Arab Saudi.
-
Fokus Operasional: Pemerintah mengklaim fokus utama adalah rekonstruksi Gaza dan distribusi logistik medis, bukan isu pelucutan senjata.
-
Status Finansial: Indonesia belum membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS. Komitmen ini bersifat opsional dan baru berlaku setelah tiga tahun jika Indonesia menginginkan status eksklusivitas.
-
Fleksibilitas: Posisi Indonesia ditegaskan bukan “kartu mati” dan dapat dievaluasi atau ditinggalkan sewaktu-waktu.
Kritik “Gaza Riviera” vs Pragmatisme Kemanusiaan
Kritik keras datang dari pakar geopolitik, Dina Sulaiman. Ia menilai BOP lebih terlihat sebagai proyek bisnis properti di Gaza istilah “Gaza Riviera” daripada upaya perdamaian yang adil. Menurutnya, keterlibatan Indonesia kontradiktif karena Iran justru diserang akibat dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
Namun, pemerintah melalui Tenaga Ahli KSP, Ulta Leven Nababan, menegaskan bahwa BOP hanyalah salah satu opsi diplomasi. Indonesia berupaya memanfaatkan celah sekecil apa pun untuk menyalurkan bantuan ke Gaza yang selama ini terblokade.
“Indonesia perlu menggunakan ‘Diplomasi Jaipongan’ maju mundur secara lincah untuk menghindari tekanan namun tetap aktif beraksi selama ada celah perdamaian,” ujar K.H. Suud dari MUI, menggambarkan strategi fleksibel yang dibutuhkan saat ini.
Mengapa Indonesia Bertahan?
Sedikitnya ada tiga faktor strategis yang membuat Jakarta masih enggan mengangkat kaki dari BOP:
-
Akses Logistik: Berada di dalam sistem yang didominasi AS-Israel dianggap cara paling praktis untuk memastikan bantuan medis menembus blokade.
-
Bargaining Power: Sebagai negara Muslim terbesar, suara Indonesia memiliki daya tekan tinggi di dalam dewan tersebut.
-
Ketahanan Energi: Eskalasi di Selat Hormuz berdampak pada ekonomi domestik; diplomasi di BOP menjadi instrumen untuk meredam guncangan pasar energi global.
Proyeksi: Akhir dari Sebuah Kompromi?
Jika eskalasi di Timur Tengah tidak kunjung mereda dan tidak ada kemajuan signifikan menuju kemerdekaan Palestina yang berdaulat, tekanan publik agar Indonesia mundur diprediksi akan mencapai puncaknya.
Indonesia kemungkinan besar akan mengambil posisi wait and see hingga batas waktu tiga tahun sebelum memutuskan pembayaran kontribusi. Namun, integritas politik luar negeri Indonesia kini dipertaruhkan. Tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah membuktikan bahwa kehadiran Indonesia di BOP memberikan dampak nyata bagi rakyat Gaza, bukan sekadar menjadi pemberi legitimasi bagi agenda politik pihak lain.
