JAKARTA – Tatanan dunia internasional pasca-Perang Dunia Kedua dinilai tengah mengalami perubahan besar seiring dengan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Peneliti keamanan internasional, Aisya, menyoroti adanya pergeseran signifikan dalam hubungan antara AS dengan aliansi terdekatnya di Eropa.
Kebijakan “Anti-Sekutu” dan Ketegangan Transatlantik
Menurut Aisya, terdapat tiga perilaku kunci dari pemerintahan Trump 2.0 yang memicu ketegangan global. Pertama adalah kebijakan yang cenderung “anti-sekutu”, terutama terhadap aliansi transatlantik di Eropa. Hal ini dipicu oleh beberapa isu sensitif, termasuk masalah Greenland yang memantik emosi negara-negara Eropa .
Kedua, adanya kebijakan offshore balancing di mana AS mendorong negara aliansinya untuk lebih mandiri secara militer daripada bergantung pada perlindungan AS. Ketiga, perilaku vigilante yang cenderung mengabaikan hukum internasional demi kepentingan energi nasional, seperti yang terlihat dalam upaya mengamankan cadangan minyak di Venezuela.
Eropa Mulai “Wait and See”
Ketidakpastian ini membuat negara-negara Eropa mulai mempertanyakan apakah AS masih merupakan mitra yang dapat diandalkan dalam tatanan dunia internasional saat ini.
“Spanyol secara tegas menyatakan tidak akan bergabung dalam peperangan. Bahkan anggota parlemen Spanyol menyarankan untuk keluar dari NATO karena takut terjebak dalam perang yang tidak mereka inginkan,” ujar Aisya . Meski beberapa negara seperti Inggris (UK) dan Belanda mulai mengirimkan aset militer ke Siprus, mereka tetap bersikap waspada dan belum mengirimkan pasukan langsung.
Ancaman Penalti Dagang Trump Dinilai Sulit Terwujud
Menanggapi ancaman Donald Trump yang akan memberikan penalti dagang bagi negara yang tidak mendukung aksinya, Aisya menilai hal tersebut secara pragmatis sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya konsep “kompleks interdependensi” dalam hubungan internasional.
“AS tidak bisa begitu saja melakukan cut off perdagangan secara massal karena mereka juga membutuhkan pasar dan produksi dari negara lain. Kebijakan unilateral seperti kenaikan tarif yang pernah diterapkan Trump bahkan sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS karena dianggap tidak konstitusional,” jelasnya.
Strategi Perang Asimetris Iran
Terkait eskalasi konflik dengan Iran, Aisya mengungkapkan bahwa Iran telah membangun kapasitas untuk melakukan asymmetric warfare (perang asimetris) selama 20 tahun terakhir . Sadar secara kapasitas militer jauh di bawah AS dan Israel, Iran menggunakan strategi protracted war atau perang berkepanjangan.
Tujuannya bukan menghancurkan AS, melainkan bertahan dengan membuat biaya perang menjadi semahal mungkin bagi lawan. Iran menggunakan teknologi drone dan misil yang relatif murah (sekitar 350-750 juta rupiah) untuk menghadapi rudal pencegat AS dan Israel yang bernilai jutaan dolar.
Hingga saat ini, para aktor internasional masih dalam posisi memantau perkembangan situasi (wait and see) sambil berupaya agar eskalasi konflik tidak meluas menjadi perang dunia ketiga
