BEIRUT – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, memicu ketegangan diplomatik baru setelah secara eksplisit menyatakan bahwa Israel harus memperluas wilayah kedaulatannya hingga ke Sungai Litani, jauh di dalam teritorial Lebanon Selatan.
Pernyataan ini disampaikan pada Senin (23/03/2026) bersamaan dengan meningkatnya intensitas serangan militer Israel yang menargetkan infrastruktur vital di Lebanon.
Smotrich menegaskan dalam sebuah program radio bahwa kampanye militer saat ini harus berakhir dengan perubahan realitas geografis yang permanen, di mana perbatasan baru Israel secara definitif harus ditetapkan di sepanjang aliran Sungai Litani sebagai syarat stabilitas keamanan di wilayah utara.
Komentar dari pemimpin partai sayap kanan dalam kabinet Benjamin Netanyahu ini menjadi pernyataan paling lugas dari pejabat senior Israel mengenai rencana aneksasi wilayah Lebanon.
Meski kantor Perdana Menteri belum memberikan tanggapan resmi, sinyal serupa sebelumnya juga sempat dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz yang mengisyaratkan bahwa Lebanon terancam kehilangan wilayah jika tidak segera melucuti senjata Hizbullah.
Sejak Hizbullah terlibat dalam perang regional pada awal Maret, Israel telah memerintahkan evakuasi massal bagi seluruh penduduk di selatan Sungai Litani dan menghancurkan berbagai pemukiman yang dianggap sebagai benteng pertahanan kelompok tersebut.
Kondisi di lapangan menunjukkan dampak kemanusiaan yang sangat berat, di mana otoritas Lebanon melaporkan lebih dari seribu orang tewas dan satu juta warga kehilangan tempat tinggal akibat gempuran udara serta manuver darat Israel.
Selama akhir pekan, militer Israel secara sistematis menghancurkan jembatan-jembatan utama yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah utara, termasuk serangan terbaru pada Senin yang memutus akses penyeberangan di atas Sungai Litani.
Tindakan ini memicu kritik tajam dari kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengingat hukum internasional melarang penghancuran infrastruktur sipil secara meluas dan penggunaan perintah evakuasi yang melumpuhkan mobilitas penduduk.
Di tengah pengepungan yang semakin ketat, kota-kota perbatasan seperti Rmeish mulai mengalami krisis kebutuhan pokok yang akut.
Wali Kota Hanna Amil mengungkapkan bahwa warganya kini hidup tanpa aliran listrik, air bersih, serta mulai kehabisan stok bahan bakar solar akibat terputusnya rute distribusi ke utara.
Meskipun Pemerintah Lebanon telah melarang aktivitas militer Hizbullah dan menyatakan kesiapan untuk berdialog langsung dengan Israel melalui Presiden Joseph Aoun, ancaman aneksasi Smotrich yang juga mencakup rencana pencaplokan wilayah pendudukan di Jalur Gaza menambah ketidakpastian mendalam bagi masa depan kedaulatan Lebanon yang telah berkali-kali menghadapi siklus invasi dalam beberapa dekade terakhir.
