JAKARTA – Eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia, khususnya puluhan ribu jemaah umrah yang saat ini berada di Tanah Suci. Menanggapi situasi darurat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan mengeksekusi skema pemulangan yang aman dan terukur.
Selly menekankan bahwa negara memiliki kewajiban penuh untuk memberikan perlindungan bagi jemaah umrah di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah umrah saat ini tidak bisa dilepaskan dari dampak perselisihan antara kekuatan besar di kawasan tersebut, seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang telah mengganggu jalur penerbangan internasional.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan kepastian. Kita tidak boleh membiarkan jemaah berada dalam kebingungan tanpa jadwal kepulangan yang jelas akibat penutupan ruang udara atau pembatalan penerbangan,” ujar Selly dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Ada tiga poin utama yang disoroti oleh legislatif dalam menghadapi krisis ini:
-
Protokol Mitigasi Krisis: Menyiapkan skema evakuasi atau jalur penerbangan alternatif serta memastikan kebutuhan logistik jemaah selama masa tunggu terpenuhi.
-
Manajemen Risiko Penyelenggara: Memastikan biro perjalanan umrah (PPIU) ikut bertanggung jawab dan memiliki rencana cadangan agar beban risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh jemaah.
-
Sinergi Antarlembaga: Memperkuat koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan RI di luar negeri guna merespons dinamika di lapangan secara cepat.
Selain itu, DPR juga meminta pemerintah untuk bersikap transparan dalam menyampaikan informasi terkini kepada publik. Hal ini penting untuk meredam kecemasan keluarga jemaah di tanah air yang terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.
Saat ini, diperkirakan ada sekitar 58 ribu jemaah asal Indonesia yang terdampak oleh gangguan jadwal penerbangan akibat ketegangan militer di kawasan tersebut. Pihak otoritas terkait pun diimbau untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi dan maskapai penerbangan guna mencari solusi terbaik bagi keselamatan WNI.
