TEL AVIV – Otoritas Penyiaran Israel memperingatkan adanya tekanan keuangan yang luar biasa berat seiring dengan persiapan militer untuk melakukan invasi darat ke Lebanon selatan.
Operasi militer yang ditujukan untuk membongkar infrastruktur Hizbullah ini diprediksi akan menelan biaya hingga miliaran shekel, sebuah angka yang belum terakomodasi dalam anggaran keamanan saat ini.
Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan pembukaan kembali anggaran negara tahun 2026 yang baru saja disahkan.
Konsekuensinya, kementerian-kementerian sipil terancam menghadapi pemotongan anggaran lebih lanjut guna menutupi defisit akibat biaya pembangunan militer. Meskipun anggaran militer baru saja dinaikkan sekitar 40 miliar shekel ($12,8 miliar), lonjakan biaya untuk invasi darat skala besar disebut-sebut tetap melampaui batas kemampuan fiskal yang ada saat ini.
Selain biaya operasional langsung, beban ekonomi diprediksi akan semakin membengkak dengan adanya rencana mobilisasi hingga 450.000 tentara cadangan.
Penarikan tenaga kerja dalam jumlah besar dari sektor produktif ke garis depan peperangan akan memberikan tekanan ganda bagi perekonomian domestik.
Sumber ekonomi senior memperingatkan bahwa langkah-langkah penghematan tambahan yang memengaruhi pengeluaran publik akan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan untuk menjaga stabilitas keuangan negara selama masa perang.
Kritik tajam mulai muncul di dalam negeri terkait pengelolaan prioritas ekonomi pemerintah. Pekan lalu, pemerintah mendistribusikan sekitar 6 miliar shekel dana koalisi kepada mitra-mitra politik, sebuah langkah yang dinilai kontradiktif di tengah upaya pemotongan layanan publik demi kepentingan militer.
Para kritikus berpendapat bahwa alokasi dana politik di tengah situasi darurat mencerminkan kegagalan manajemen ekonomi yang dapat memperburuk sentimen sosial di masyarakat.
Di sisi militer, pasukan Israel dilaporkan telah berupaya melakukan gerak maju di Lebanon selatan selama beberapa hari terakhir. Namun, operasi ini menghadapi perlawanan sengit dari para pejuang Hizbullah yang menghalangi pembentukan posisi stabil di sepanjang perbatasan.
Kegagalan berulang untuk mengamankan wilayah depan ini semakin menambah ketidakpastian mengenai durasi dan biaya akhir dari operasi darat tersebut.
Perluasan perang ke wilayah Lebanon diprediksi akan membawa konsekuensi ekonomi jangka panjang yang signifikan.
Dengan situasi keamanan yang kian kompleks, pemerintah Israel kini berada di antara tuntutan militer untuk memperkuat pertahanan garis depan dan kebutuhan mendesak untuk menjaga fungsi dasar layanan sipil agar tidak lumpuh total akibat kehabisan dana.
