JAKARTA – Republik Islam Iran kini berada dalam status siaga penuh menyusul kabar gugurnya Pemimpin Tertinggi, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Pemerintah Iran secara resmi menyatakan akan mengerahkan seluruh kemampuan pertahanan demi mempertahankan kedaulatan negara dan sistem Republik Islam yang telah berdiri sejak revolusi.
Dalam dialog di program Primetime News Metro TV, pakar politik luar negeri, Pitan Daslani, memberikan analisis mendalam mengenai dampak peristiwa ini terhadap peta politik Timur Tengah dan potensi eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat serta Israel.
Menurut Pitan Daslani, upaya pihak asing untuk melakukan “pergantian rezim” di Iran tidak akan semudah yang dibayangkan, seperti yang pernah terjadi di Irak pada tahun 2003. Pitan menekankan bahwa struktur kepemimpinan Iran sangat berlapis dan memiliki loyalitas yang kuat hingga ke akar rumput.
“Pergantian rezim itu tidak semudah yang dibayangkan karena Iran ini punya struktur yang rumit. Tidak sesederhana yang kita bayangkan seperti bisa terjadi di Irak waktu itu,” ujar Pitan Daslani dalam dialog tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa jika pasukan darat Amerika dan Israel tidak berani masuk menguasai Teheran, maka kendali rezim akan tetap berada di tangan internal Iran. Saat ini, nama Mojtaba Khamenei, putra kedua almarhum, disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti ayahnya. Jika Mojtaba naik takhta, Pitan memprediksi tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di Iran.
Pitan menjelaskan bahwa pemicu utama serangan Amerika dan Israel kali ini adalah laporan dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengayaan uranium Iran telah mencapai tingkat kritis sebesar 440,9 kg per Februari 2026.
“Sebenarnya triggernya adalah laporan dari IAEA… Dua hari setelah laporan itu, Amerika dan Israel langsung menyerang,” jelas Pitan. Kegagalan delapan kali perundingan dalam satu tahun terakhir juga menjadi alasan mengapa konflik ini akhirnya meledak menjadi perang terbuka.
Dampak dari gugurnya Khamenei langsung memicu serangan balasan dari Iran yang menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pitan mencatat ada sekitar 27 pangkalan militer AS di Timur Tengah, di mana 8 di antaranya menjadi pusat serangan balasan Iran.
Negara-negara yang terdampak serangan ini antara lain Qatar, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Pitan mengingatkan bahwa situasi ini sangat rumit secara hukum internasional karena pangkalan yang diserang berada di wilayah kedaulatan negara-negara Arab tersebut, bukan wilayah kedaulatan Amerika.
Terkait sidang Dewan Keamanan PBB yang sedang berlangsung, Pitan Daslani menyatakan keraguannya bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil nyata. Menurutnya, tanpa mekanisme veto-proof resolution, PBB hanya akan menghasilkan “kertas resolusi” yang tidak memiliki kekuatan eksekusi di lapangan.
“Sidang Dewan Keamanan PBB itu hanya akan menghasilkan kertas yang disebut resolusi. Tapi kertas itu tidak punya cukup kekuatan untuk bisa mengeksekusi pesannya,” tegas Pitan.
Di akhir dialog, Pitan berharap Indonesia dapat mengambil langkah diplomasi yang luar biasa (out of the box) untuk meredakan ketegangan ini. Ia menekankan bahwa jika perang sudah pecah, sangat sulit untuk menengahi kecuali ada upaya untuk menghentikan agresi dari pihak Amerika dan Israel secara langsung.
