RIYADH – Ketegangan antara dua kekuatan besar di Timur Tengah mencapai titik kritis baru pada Sabtu (21/03/2026).
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi secara resmi mengumumkan pengusiran beberapa pejabat militer Iran sebagai respons atas rentetan serangan yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan yang terang-terangan terhadap Kerajaan dan negara-negara regional lainnya.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui Saudi Press Agency, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa tindakan Iran yang terus menargetkan infrastruktur sipil, misi diplomatik, serta kepentingan ekonomi merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Riyadh juga menyoroti bahwa agresi ini mengkhianati komitmen dalam Perjanjian Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 (2026), yang seharusnya menjamin prinsip bertetangga yang baik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah diplomatik tegas dengan memberikan notifikasi kepada Kedutaan Besar Iran mengenai status persona non grata bagi sejumlah pejabat militer mereka.
Pejabat yang diwajibkan meninggalkan wilayah Kerajaan dalam waktu 24 jam meliputi: Atase Militer Iran, Asisten Atase Militer dan Tiga anggota staf tambahan kedutaan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peringatan keras yang sebelumnya dikeluarkan pada 9 Maret lalu. Arab Saudi memperingatkan bahwa eskalasi militer yang terus dilakukan oleh Teheran akan berdampak serius dan permanen pada hubungan bilateral kedua negara di masa depan.
Selain pengusiran diplomatik, Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk mengambil seluruh tindakan yang diperlukan guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
Riyadh secara eksplisit mengutip hak untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB sebagai landasan hukum bagi setiap tindakan militer atau defensif yang mungkin diambil di masa depan.
Kecaman kategoris ini juga mencakup perlindungan terhadap negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta negara-negara Arab dan Islam lainnya yang turut menjadi sasaran agresi.
Situasi ini menempatkan stabilitas kawasan pada kondisi yang sangat rentan, mengingat Arab Saudi merupakan pilar penting dalam arsitektur keamanan dan ekonomi di semenanjung Arab.
