JENEWA – Pakar khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, merilis laporan terbaru yang menuding Israel telah melakukan penyiksaan sistematis terhadap warga Palestina dalam skala yang mengindikasikan adanya niat destruktif dan balas dendam kolektif.
Sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023, laporan bertajuk “Penyiksaan dan Genosida” ini mengklaim bahwa puluhan ribu warga Palestina yang ditahan telah menjadi sasaran kekerasan fisik serta psikologis yang luar biasa kejam sebagai bagian dari instrumen dominasi dan penghukuman massal.
Dalam narasi laporannya, Albanese memaparkan bentuk-bentuk penganiayaan yang mencakup pemukulan brutal, kekerasan seksual, hingga perampasan kondisi manusia paling mendasar yang meninggalkan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga mereka.
Laporan ini juga menyoroti peningkatan dramatis jumlah penangkapan yang mencapai lebih dari delapan belas ribu lima ratus orang, termasuk sedikitnya seribu lima ratus anak-anak, di mana ribuan di antaranya diduga menjadi korban penghilangan paksa.
Sistem penahanan tersebut dinilai telah berubah menjadi rezim teror dan penghinaan sistemik yang meluas di seluruh wilayah pendudukan.
Pernyataan Albanese ini memicu reaksi keras dari Israel dan beberapa sekutu Baratnya, termasuk Prancis dan Jerman yang sebelumnya sempat mendesak pengunduran dirinya atas tuduhan anti-Semitisme dan manipulasi fakta.
Meskipun Albanese menegaskan bahwa dirinya secara tegas mengutuk segala bentuk penyiksaan oleh semua aktor termasuk kelompok bersenjata Palestina, fokus utama laporannya kali ini adalah pada perilaku Israel sebagai pihak yang terikat pada Konvensi Menentang Penyiksaan.
Ia mengklaim telah mengumpulkan lebih dari tiga ratus kesaksian tertulis untuk memperkuat temuan mengenai sistem kekejaman yang sedang berlangsung.
Sebagai langkah konkret, Albanese mendesak Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk segera menerbitkan surat perintah penangkapan bagi sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Ia menyerukan kepada seluruh negara untuk bertindak cepat menghentikan apa yang ia sebut sebagai penghancuran sisa-sisa kehidupan Palestina, seraya menekankan bahwa setiap penundaan hanya akan memperburuk kerusakan permanen bagi kemanusiaan.
Laporan ini dijadwalkan akan dipresentasikan secara resmi di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin.
