TEHERAN – Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Kepemimpinan Sementara pada Minggu (1/3/2026). Langkah konstitusional ini diambil menyusul konfirmasi gugurnya Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada hari Sabtu.
Mekanisme Transisi Sesuai Konstitusi Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, dalam keterangannya kepada televisi pemerintah, menyatakan bahwa proses transisi kekuasaan tengah berjalan sesuai dengan mandat konstitusi negara. Larijani menjelaskan bahwa dalam kondisi di mana posisi Pemimpin Tertinggi kosong, tugas-tugas kepemimpinan akan diambil alih secara kolektif oleh sebuah dewan sementara.
Sesuai dengan Pasal 110 Konstitusi Iran, dewan tersebut akan beranggotakan:
-
Presiden Iran
-
Kepala Kehakiman
-
Seorang ahli hukum dari Dewan Konstitusi (yang dipilih oleh Dewan Pertimbangan Kebijaksanaan)
Dewan ini akan memegang kendali pemerintahan hingga Pemimpin Tertinggi yang baru terpilih secara resmi. Larijani menegaskan bahwa proses pembentukan dewan ini diupayakan rampung sesegera mungkin guna menjaga stabilitas negara.
Pernyataan Sikap terhadap Agresi Luar Negeri Dalam pidatonya, Ali Larijani juga memuji keteguhan rakyat Iran yang dianggapnya telah menggagalkan rencana Amerika Serikat dan rezim Zionis untuk memecah belah negara. Ia menegaskan bahwa persatuan bangsa Iran telah mematahkan strategi musuh yang menginginkan disintegrasi Republik Islam.
Wafatnya Ayatollah Khamenei mengakhiri masa kepemimpinannya selama 37 tahun sejak ia menggantikan pendiri Republik Islam, Imam Khomeini, pada tahun 1989. Sebagai respons atas serangan tersebut, Angkatan Bersenjata Iran telah melancarkan serangan balasan besar-besaran menggunakan rudal dan drone ke wilayah pendudukan Israel serta pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut.
Pemerintah Iran juga telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sang pemimpin.
