TEHERAN – Pemerintah Iran melalui Ketua Parlemen, Mohammad Baqer Qalibaf, secara resmi menyatakan penolakan terhadap segala bentuk usulan gencatan senjata dalam konfrontasi militer yang tengah berlangsung.
Pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial tersebut menegaskan posisi Teheran yang lebih memilih untuk memberikan balasan militer secara telak dibandingkan menempuh jalur negosiasi prematur.
Menurut Qalibaf, langkah konfrontatif ini merupakan kebutuhan strategis untuk memberikan pelajaran keras bagi pihak agresor agar tidak lagi memiliki keberanian melakukan tindakan provokasi terhadap kedaulatan Iran di masa depan.
Dalam pandangan politik Teheran, mekanisme gencatan senjata yang sering ditawarkan oleh pihak lawan dianggap sebagai strategi pengulangan siklus yang merugikan.
Qalibaf menilai bahwa pihak Zionis memanfaatkan pola konflik yang diselingi negosiasi dan jeda kemanusiaan hanya sebagai alat untuk mengonsolidasikan dominasi kekuatan sebelum melancarkan agresi berikutnya.
Oleh karena itu, otoritas Iran berkomitmen untuk memutus mata rantai pola “perang dan negosiasi” tersebut dengan melanjutkan operasi pertahanan hingga tujuan keamanan nasional tercapai sepenuhnya tanpa intervensi diplomasi yang dinilai semu.
Ketegangan bersenjata ini sendiri dipicu oleh kampanye militer skala besar yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya pasca-peristiwa pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, serta sejumlah komandan senior militer lainnya pada akhir Februari 2026.
Serangan udara yang menyasar lokasi militer dan pusat-pusat sipil di berbagai penjuru Iran tersebut telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang masif, yang kemudian memicu gelombang perlawanan nasional dari Angkatan Bersenjata Iran.
Sebagai bentuk respons balik yang terukur, militer Iran telah mengaktifkan serangkaian operasi pembalasan dengan meluncurkan gelombang rudal dan pesawat nirawak (drone) ke posisi-posisi strategis lawan di pangkalan regional.
Eskalasi ini menunjukkan bahwa Iran tidak lagi memandang dialog sebagai solusi utama selama agresi fisik masih berlangsung di wilayah mereka.
Dengan penegasan dari Ketua Parlemen ini, arah kebijakan luar negeri Iran kini terkonsentrasi pada penguatan militer di lapangan sebagai instrumen utama untuk memastikan kedaulatan negara tetap terjaga di tengah kepungan konflik regional.
