PARIS – Perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah memicu lonjakan harga energi dan pupuk yang sangat drastis, hingga berpotensi menjerumuskan lebih dari 30 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem. Kepala Program Pembangunan PBB (UNDP), Alexander De Croo, dalam pertemuan pembangunan G7 di Paris pada Rabu, 29 April 2026, menyebut situasi ini sebagai “pembangunan yang berjalan mundur.”
De Croo menjelaskan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi lokal yang dibangun selama puluhan tahun kini hancur hanya dalam hitungan minggu akibat konflik. “Berdasarkan studi kami setelah enam minggu perang, diperkirakan 32 juta orang di 160 negara akan terdorong ke dalam kondisi prasejahtera, meskipun jika konflik berakhir saat ini juga,” ungkap mantan Perdana Menteri Belgia tersebut kepada AFP.
Penyebab utama dari krisis ini adalah penutupan Selat Hormuz, jalur nadi yang biasanya mengalirkan seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Selain energi, negara-negara Teluk merupakan pemasok utama bahan baku pupuk global. Kelangkaan pasokan ini telah memaksa negara-negara di Afrika dan Asia menerapkan langkah-langkah darurat, mulai dari penjatahan bahan bakar hingga pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi.
Wilayah yang Paling Terdampak
Menurut analisis UNDP, dampak paling mendalam akan dirasakan oleh:
-
Afrika Sub-Sahara: Krisis biaya hidup yang dipicu oleh harga energi dan pangan.
-
Asia Selatan & Tenggara: Negara seperti Bangladesh dan Kamboja sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
-
Negara Kepulauan Kecil: Ketergantungan tinggi pada impor bahan bakar membuat ekonomi mereka sangat rapuh.
Selain kenaikan biaya, De Croo memperingatkan adanya risiko ketidakstabilan politik dan penurunan drastis kiriman uang (remittances) dari luar negeri. Banyak pekerja migran di negara-negara Teluk yang kini tidak dapat mengirimkan uang ke kampung halaman mereka karena gangguan ekonomi di wilayah tersebut.
Solusi Finansial: Subsidi vs. Biaya Perang
Untuk mencegah kemiskinan permanen, UNDP memperkirakan dibutuhkan dana sekitar $6 miliar (sekitar Rp97 triliun) dalam bentuk subsidi untuk mendukung kelompok yang paling rentan. Dana ini sangat krusial untuk meredam dampak harga pangan dan energi yang tidak terkendali.
“Anda mungkin menganggap enam miliar dolar itu banyak — namun biaya perang ini mencapai sembilan miliar dolar setiap minggunya,” tegas De Croo.
Krisis kemanusiaan ini terjadi saat bantuan pembangunan internasional berada pada titik terendah dalam sejarah, setelah merosot lebih dari 23 persen tahun lalu akibat pemotongan anggaran oleh donor utama, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Saat ini, diskusi darurat sedang berlangsung di tingkat Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk mencari jalan keluar dari bencana ekonomi global ini.
