DAMASKUS – Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Suriah, sebuah pengadilan publik terhadap pejabat tinggi yang terkait dengan rezim mantan Presiden Bashar al-Assad resmi dibuka di Damaskus pada Minggu, 26 April 2026.
Momentum ini menandai langkah konkret pertama pemerintahan sementara di bawah Presiden Ahmad Al-Sharaa dalam menjalankan proses keadilan transisi yang telah lama dinantikan oleh jutaan rakyat Suriah pasca-penggulingan Assad pada Desember 2024.
Terdakwa utama yang dihadirkan secara langsung adalah Atef Najib, mantan brigadir jenderal sekaligus kepala Cabang Keamanan Politik di provinsi Daraa.
Najib menghadapi dakwaan berat terkait “kejahatan terhadap rakyat Suriah.” Sosok Najib memiliki catatan kelam dalam sejarah revolusi Suriah; ia adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penyiksaan remaja di Daraa pada tahun 2011 hanya karena coretan grafiti anti-pemerintah. Insiden itulah yang menjadi pemantik protes massal yang kemudian berkembang menjadi perang saudara selama 14 tahun.
Selain Najib, pengadilan juga membacakan dakwaan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) terhadap Bashar al-Assad dan saudaranya, Maher al-Assad. Maher, yang merupakan mantan komandan Divisi Lapis Baja ke-4, dituduh melakukan berbagai pelanggaran berat mulai dari pembunuhan, penyiksaan, pemerasan, hingga perdagangan narkoba skala internasional. Keduanya diketahui melarikan diri ke Rusia saat Damaskus jatuh ke tangan pejuang oposisi dalam serangan kilat akhir tahun lalu.
Di luar gedung pengadilan, massa berkumpul untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai “Hari Pembalasan.” Bagi banyak warga, melihat Najib berdiri di kursi pesak adalah simbol kemenangan atas represi selama dekade terakhir.
Meskipun pemerintahan Ahmad Al-Sharaa sempat menuai kritik karena dianggap lamban dalam memulai proses hukum, penangkapan Najib dan perwira intelijen lainnya seperti Amjad Yousef—yang terekam dalam video pembantaian Tadamon—menunjukkan agresivitas baru otoritas Suriah dalam mengusut tuntas kejahatan perang.
Suriah kini tengah berjuang untuk memulihkan diri dari kehancuran total akibat perang yang merenggut setengah juta nyawa dan memaksa jutaan orang mengungsi.
Sidang yang dijadwalkan berlanjut bulan depan ini dipandang bukan sekadar formalitas hukum, melainkan fondasi penting bagi rekonsiliasi nasional. Dengan mengadili para pelaku kekerasan secara terbuka, pemerintah sementara berharap dapat menyatukan negara yang terkoyak dan memberikan rasa keadilan bagi para korban pusat penahanan rahasia rezim Assad.
