MANAMA – Di tengah gema konflik Timur Tengah yang masih menyisakan luka ekonomi, Pemerintah Bahrain mengambil langkah proaktif dengan menggunakan Dana Asuransi Pengangguran untuk membayar gaji bulan April 2026 bagi pekerja sektor swasta.
Kebijakan darurat ini diambil guna meredam dampak guncangan ekonomi yang dialami usaha kecil dan menengah (UKM) setelah serangan rudal dan drone Iran menghantam sejumlah fasilitas energi serta industri strategis Kerajaan tersebut sejak akhir Februari lalu.
Meskipun gencatan senjata dua minggu telah dimulai pada 8 April 2026, stabilitas pasar tenaga kerja tetap menjadi prioritas utama Manama untuk menghindari kemerosotan ekonomi yang lebih dalam.
Agresi yang melibatkan kampanye militer gabungan AS-Israel melawan Iran sejak 28 Februari 2026 telah menarik Bahrain langsung ke dalam pusaran konflik, mengingat posisinya sebagai markas Armada Kelima Angkatan Laut AS.
Serangan Iran tidak hanya merusak gedung perumahan, tetapi juga menyasar raksasa industri seperti Aluminium Bahrain (Alba) pada 29 Maret 2026. Tekanan ekonomi semakin diperparah oleh blokade di Selat Hormuz yang melumpuhkan rute perdagangan hidrokarbon dan aluminium.
Kondisi ini memaksa lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service merevisi prospek kredit Bahrain menjadi negatif pada 18 April 2026, akibat gangguan logistik maritim dan udara yang signifikan.
Menanggapi “keadaan luar biasa” tersebut, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Salman bin Hamad Al-Khalifa pada 13 April 2026 memerintahkan penjaminan gaji bagi pekerja Bahrain melalui Dana Asuransi Pengangguran.
Analis ekonomi tenaga kerja, Mehmet Ali Soytas, menilai langkah ini sebagai bentuk ketahanan ekonomi yang matang karena fokus pada pelestarian pekerjaan (job retention) alih-alih sekadar memberikan kompensasi setelah PHK terjadi.
Strategi ini dianggap krusial untuk menjaga keterikatan pekerja pada pasar tenaga kerja selama guncangan yang dianggap bersifat sementara.
Selain dukungan upah, Bank Sentral Bahrain juga bergerak cepat dengan menyediakan likuiditas sebesar 18,6 miliar dolar AS untuk menjaga arus kas perbankan. Pada 14 April 2026, bank sentral memberikan relaksasi berupa penundaan cicilan pinjaman dan pembayaran kartu kredit selama tiga bulan bagi individu maupun bisnis.
Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang napas bagi sektor swasta yang merupakan penyumbang 85,8 persen dari total output ekonomi non-minyak Bahrain, yang sebelumnya tumbuh stabil sebesar 4,1 persen pada tahun 2025 sebelum perang meletus.
Meski Bahrain memikul beban utang yang mencapai 140 persen dari PDB sebelum konflik, solidaritas regional dari sesama anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menjadi bantalan pengaman tambahan.
Uni Emirat Arab (UEA) telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang senilai 5,45 miliar dolar AS untuk memperkuat likuiditas dinar Bahrain.
Kini, dengan adanya gencatan senjata sementara, pasar obligasi Bahrain mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun masa depan ekonomi Kerajaan ini tetap bergantung pada tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan antara Washington dan Teheran untuk membuka kembali jalur nadi perdagangan global di Selat Hormuz.
