DUBAI – Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengeluarkan peringatan darurat mengenai potensi penghentian layanan esensial di Gaza dan Tepi Barat akibat krisis pendanaan yang semakin parah.
Direktur Urusan UNRWA di Tepi Barat, Roland Friedrich, menegaskan bahwa ketidakmampuan badan tersebut untuk melanjutkan operasional akan berdampak langsung pada stabilitas regional dan nasib hampir enam juta pengungsi yang terdaftar.
Didirikan sejak tahun 1949, UNRWA kini menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya seiring dengan meningkatnya pembatasan ketat dari otoritas Israel serta kampanye delegitimasi sistematis yang memukul sumber pendanaan utama mereka.
Pukulan finansial terberat bermula dari tuduhan keterlibatan sejumlah staf UNRWA dalam serangan Oktober 2023, yang meskipun tidak terbukti secara menyeluruh, telah menyebabkan eksodus donor internasional.
Meski sebagian besar negara penyumbang telah kembali memberikan dukungan, Amerika Serikat tetap menghentikan pendanaannya, menyisakan lubang besar dalam anggaran operasional.
Akibatnya, UNRWA terpaksa memotong jam layanan mingguan dan memangkas gaji 90 persen stafnya hingga hanya menerima 80 persen dari hak mereka demi menjaga agar sekolah-sekolah di Tepi Barat tetap dapat beroperasi lima hari seminggu di tengah ketertinggalan pendidikan yang akut bagi anak-anak Palestina.
Situasi semakin memburuk setelah Knesset Israel melarang aktivitas UNRWA di Yerusalem Timur dan wilayah Palestina lainnya pada Oktober 2024, sebuah langkah yang disebut Friedrich sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan konvensi Jenewa.
Di Yerusalem Timur, sekolah-sekolah ditutup paksa di bawah todongan senjata, sementara akses air dan listrik di pusat kesehatan diputus secara sepihak.
Kebijakan “tanpa kontak” dari pemerintah Israel juga melumpuhkan jalur koordinasi, menyebabkan hampir 3.000 truk bantuan kemanusiaan tertahan di perbatasan tanpa bisa menjangkau warga Gaza yang kini bertahan hidup di antara puing-puing bangunan.
Operasi di Jalur Gaza kini sepenuhnya beralih menjadi bantuan penyelamatan nyawa darurat, namun efektivitasnya terhambat oleh kehancuran fisik fasilitas PBB.
Friedrich melaporkan bahwa separuh dari gedung sekolah UNRWA di Gaza telah hancur, dan bangunan yang tersisa kini beralih fungsi menjadi tempat penampungan pengungsi.
Proses belajar-mengajar dilakukan secara darurat di mana keluarga-keluarga pengungsi harus mengosongkan ruang kelas selama beberapa jam agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan singkat di atas meja dan kursi yang tersisa, sebelum kembali menggunakan ruangan tersebut untuk bermalam.
Di tengah ketidakpastian ini, mantan kepala UNRWA Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa badan tersebut mungkin segera tidak dapat bertahan lagi secara operasional.
Jika UNRWA kolaps, tanggung jawab pengungsi secara hukum internasional akan jatuh ke tangan UNHCR, yang memiliki mandat berbeda yaitu naturalisasi atau pemukiman kembali pengungsi sebuah langkah yang secara politik akan mengubah fundamental negosiasi perdamaian jangka panjang.
Dengan meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat dan pengungsian paksa hampir satu juta orang di Lebanon, masa depan UNRWA kini menjadi pertaruhan terbesar bagi stabilitas kemanusiaan di Timur Tengah yang kian rapuh.
