WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan keterlibatan diplomatiknya dalam krisis Timur Tengah setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk memindahkan lokasi pembicaraan tingkat tinggi antara Israel dan Lebanon ke Gedung Putih pada Kamis, 23 April 2026.
Dalam langkah yang dianggap bersejarah, Trump dijadwalkan menyambut langsung Duta Besar Lebanon Nada Hamadeh Moawad dan Duta Besar Israel Yechiel Leiter untuk memulai sesi kedua perundingan langsung guna membahas perpanjangan gencatan senjata.
Pertemuan ini menjadi momentum krusial setelah kedua negara yang secara teknis masih dalam status perang sejak 1948 tersebut berhasil mengadakan dialog tatap muka pertama mereka dalam tiga dekade pada awal pekan ini.
Delegasi Amerika Serikat dalam perundingan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, didampingi oleh Penasihat Michael Needham serta Duta Besar Mike Huckabee dan Michel Issa.
Fokus utama Lebanon, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joseph Aoun, adalah mengamankan perpanjangan gencatan senjata selama 10 hari tambahan guna menggantikan kesepakatan yang akan berakhir pada Jumat ini.
Selain itu, Beirut menuntut penghentian penghancuran pemukiman di wilayah pendudukan Israel serta merumuskan peta jalan penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, dan penempatan militer Lebanon di sepanjang perbatasan guna memulai proses rekonstruksi nasional.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menekankan bahwa hambatan utama perdamaian permanen adalah kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Israel mendesak pemerintah Lebanon untuk bekerja sama dalam melucuti senjata kelompok militan tersebut guna memastikan kedaulatan Beirut yang bebas dari pengaruh Teheran.
Saat ini, militer Israel masih menduduki zona penyangga sejauh 10 kilometer di wilayah Lebanon Selatan pasca invasi darat yang dipicu oleh serangan roket Hizbullah pada 2 Maret 2026. Namun, upaya diplomasi ini menghadapi tantangan internal yang berat setelah faksi politik Hizbullah, melalui Wafiq Safa, secara tegas menolak hasil kesepakatan apa pun yang lahir dari meja perundingan langsung tersebut.
Suasana menjelang pembicaraan di Washington juga dibayangi oleh kemarahan publik Lebanon menyusul tewasnya jurnalis senior Amal Khalil dalam serangan Israel pada Rabu kemarin.
Laporan dari otoritas kesehatan Lebanon menyebutkan bahwa militer Israel sempat menghalangi tim penyelamat dengan menembaki ambulans di lokasi kejadian, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh pihak militer Israel.
Insiden ini mendorong Wakil Perdana Menteri Lebanon Tarek Mitri untuk mendokumentasikan dugaan kejahatan perang Israel dan mempertimbangkan langkah hukum melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), menambah beban ketegangan pada dialog yang tengah berlangsung.
Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak pekan lalu, pelanggaran masih terus terjadi di lapangan, menelan korban jiwa yang kini mencapai sekitar 2.300 orang di Lebanon dan menyebabkan lebih dari satu juta warga sipil mengungsi.
Otoritas politik Lebanon, yang mulai kritis terhadap keputusan Hizbullah menyeret negara ke dalam perang demi solidaritas terhadap Iran, berharap inisiatif di bawah mediasi Trump ini dapat membuka jalur normalisasi dan mengakhiri siklus kekerasan secara permanen.
Kehadiran Trump di meja perundingan menandakan urgensi Washington untuk menstabilkan kawasan sebelum konflik energi dan militer meluas lebih jauh ke pusat-pusat ekonomi Teluk.
