TEHERAN – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan pernyataan tegas yang menantang kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Iran memperingatkan bahwa setiap upaya militer asing untuk mengintervensi jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz akan menghadapi konsekuensi serius.
Langkah ini diambil setelah Gedung Putih mengumumkan rencana penggunaan Angkatan Laut AS untuk mengawal kapal-kapal tanker minyak melewati Selat Hormuz. Kebijakan tersebut muncul sebagai respons atas gangguan terhadap lalu lintas maritim dan lonjakan biaya asuransi pengiriman akibat konflik yang meningkat di kawasan tersebut. Selain pengawalan militer, pemerintah AS juga menawarkan jaminan asuransi risiko politik melalui Development Finance Corporation (DFC) untuk menjaga stabilitas aliran energi global.
Menanggapi hal itu, pihak Teheran melalui pejabat senior IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh mereka. Iran menyatakan memiliki hak kedaulatan untuk mengawasi setiap kapal yang melintas dan memperingatkan bahwa kapal mana pun yang mencoba menerobos tanpa izin atau di bawah pengawalan militer AS akan dianggap sebagai target sah.
Para pengamat menilai bahwa manuver saling gertak ini dapat memicu konfrontasi langsung di salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia, yang melayani sekitar 20% konsumsi minyak global. Sementara AS berupaya menenangkan pasar energi, Iran menunjukkan kesiapannya untuk mempertahankan wilayah perairannya dengan kekuatan militer jika diperlukan.
