YERUSALEM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meluncurkan tuduhan keras terhadap kelompok Hizbullah pada Jumat, 25 April 2026, dengan menyatakan bahwa kelompok yang didukung Iran tersebut tengah berupaya menyabotase inisiatif perdamaian yang sedang dirintis antara Israel dan Lebanon.
Dalam pernyataan pertamanya pasca perpanjangan gencatan senjata, Netanyahu menegaskan komitmennya untuk mencapai penyelesaian diplomatik permanen, namun ia memperingatkan bahwa aktivitas militer Hizbullah di lapangan menjadi hambatan utama bagi terciptanya stabilitas regional.
Tuduhan ini muncul berbarengan dengan eskalasi baru di wilayah perbatasan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melaporkan telah melakukan serangan udara presisi terhadap sebuah bangunan militer di daerah Deir Aames, Lebanon Selatan. Militer Israel mengeklaim serangan tersebut merupakan respons langsung atas peluncuran roket yang menyasar kota Shtula sehari sebelumnya.
Sebelum serangan dilakukan, juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, sempat mengeluarkan perintah evakuasi mendesak bagi penduduk setempat, menginstruksikan mereka untuk menjauh setidaknya 1.000 meter dari area operasi guna menghindari jatuhnya korban sipil.
Deir Aames sendiri terletak di wilayah utara yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line), zona di mana pasukan Israel tetap mempertahankan kehadiran militernya meski gencatan senjata sedang berlangsung. Selain serangan udara, bentrokan darat yang sengit juga meletus di kota Bint Jbeil.
IDF menyatakan pasukannya berhasil mengeliminasi enam pejuang Hizbullah dalam baku tembak jarak dekat dan serangan lanjutan terhadap gedung yang menjadi basis operasi kelompok tersebut. Rentetan insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi keamanan di lapangan, di mana kontak senjata masih rutin terjadi di tengah proses negosiasi tingkat tinggi.
Di tingkat diplomasi global, Netanyahu mengungkapkan adanya koordinasi yang sangat erat dengan Presiden AS Donald Trump. Ia memuji pendekatan Trump yang memberikan “tekanan maksimum” terhadap Iran, baik melalui instrumen ekonomi maupun kekuatan militer.
Kerja sama antara Tel Aviv dan Washington dipandang sebagai pilar utama dalam strategi Israel untuk melumpuhkan pengaruh Teheran di kawasan, yang menurut Netanyahu, sengaja menggunakan proksi seperti Hizbullah untuk merusak momentum perdamaian bersejarah yang sedang dibangun dengan Beirut.
Eskalasi ini menempatkan pemerintah Lebanon dalam posisi sulit, terjepit di antara tekanan internasional untuk melucuti senjata Hizbullah dan realitas pertempuran yang masih berkecamuk di wilayah kedaulatan mereka.
Dengan perpanjangan gencatan senjata yang terus diuji oleh serangan roket dan operasi balasan, masa depan “perdamaian bersejarah” yang dijanjikan Netanyahu kini sangat bergantung pada kemampuan para perunding di Washington untuk merumuskan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna menghentikan sabotase di garis depan.
