WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu antara Lebanon dan Israel setelah serangkaian pembicaraan intensif di Gedung Putih pada Kamis, 23 April 2026.
Keputusan ini memperpanjang kesepakatan 10 hari sebelumnya yang mulai berlaku pada 17 April lalu. Dalam pengumuman melalui platform Truth Social, Trump menyebut pertemuan di Ruang Oval tersebut berlangsung “sangat baik” dan menandai keterlibatan Amerika Serikat yang lebih dalam untuk menstabilkan kawasan Timur Tengah di tengah tekanan geopolitik yang terus meningkat.
Pertemuan bersejarah ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Lebanon guna membantu negara tersebut “melindungi diri dari Hizbullah,” sebuah pernyataan yang oleh banyak analis dipandang sebagai sinyal peningkatan intervensi AS dalam urusan internal Lebanon.
Trump juga menyatakan harapannya untuk segera mempertemukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun dalam waktu dekat guna membahas perdamaian permanen.
Wakil Presiden JD Vance memuji keterlibatan langsung Trump dalam proses negosiasi ini, menyebutnya sebagai “momen besar dan bersejarah” yang tidak akan terwujud tanpa kepemimpinan presiden.
Namun, dari pihak Beirut, Presiden Joseph Aoun memberikan penekanan keras bahwa partisipasi Lebanon dalam pembicaraan ini bukan merupakan bentuk penyerahan diri atau konsesi terhadap Israel. Aoun membingkai dialog tersebut sebagai sarana diplomatik untuk menyelesaikan masalah-masalah kedaulatan yang belum terselesaikan sembari menjaga integritas wilayah Lebanon di fase kritis ini.
Meskipun perpanjangan telah disepakati, situasi di lapangan masih sangat rapuh akibat rentetan pelanggaran yang terus terjadi. Pada Rabu, 22 April 2026, serangan Israel di kota al-Tiri, Lebanon selatan, merenggut nyawa tiga orang, termasuk jurnalis Al-Akhbar, Amal Khalil.
Selain itu, ketegangan meningkat terkait upaya Israel untuk memberlakukan zona penyangga di Lebanon selatan yang disebut sebagai “Garis Kuning.” Usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang menegaskan bahwa Lebanon tidak akan menerima garis pembatas apa pun yang melanggar batas wilayah mereka.
Di sisi lain, faksi perlawanan Hizbullah dilaporkan terus memainkan peran sentral dalam dinamika pencegahan di lapangan. Sebagai respons atas lebih dari 200 laporan pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Israel, Hizbullah melakukan serangkaian operasi pembalasan yang menargetkan posisi militer di Lebanon selatan.
Operasi ini dipandang sebagai upaya terencana untuk mencegah Israel mengeksploitasi kerapuhan gencatan senjata guna memperluas keberadaan militernya secara permanen di wilayah kedaulatan Lebanon sebelum perundingan lebih lanjut dimulai.
