RAMALLAH – Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah Deir El-Balah, Gaza, memberikan suara mereka dalam pemilihan kota pada Sabtu, 25 April 2026.
Ini merupakan proses pemungutan suara pertama yang dilakukan sejak perang besar di Gaza meletus dua tahun lalu. Meskipun berlangsung di bawah bayang-bayang konflik yang telah menewaskan lebih dari 72.000 jiwa, otoritas Palestina berupaya menegaskan kembali kedaulatan sipil mereka, walaupun tingkat partisipasi pemilih tercatat cukup rendah di jam-jam awal pembukaan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Data dari Komisi Pemilihan Umum Pusat menunjukkan bahwa hampir 1,5 juta orang terdaftar untuk memilih di Tepi Barat yang diduduki Israel, ditambah 70.000 orang di Deir El-Balah, Gaza. Hingga pukul 13.00 waktu setempat, jumlah pemilih baru mencapai 24,53 persen.
Rendahnya angka ini mencerminkan sikap apatis sebagian warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu di tengah gencarnya serangan pemukim Israel di Tepi Barat dan hancurnya infrastruktur di Gaza. Meski demikian, Presiden Mahmoud Abbas menyatakan kebanggaannya atas jalannya demokrasi ini sebagai simbol persatuan nasional antara Tepi Barat dan Gaza.
Pemilihan di Deir El-Balah menjadi sorotan khusus karena merupakan wilayah pertama di Gaza yang melakukan pemungutan suara sejak tahun 2006. Wilayah ini dipilih karena penduduknya relatif belum banyak mengungsi dibandingkan area lain di Gaza yang telah rata dengan tanah.
Bagi Otoritas Palestina (PA), keberhasilan pemilu di Deir El-Balah dipandang sebagai “uji coba” legitimasi mereka di wilayah yang selama ini dikuasai Hamas. Sebagian besar daftar pemilih didominasi oleh gerakan Fatah atau kandidat independen, sementara Hamas absen dari kontestasi politik kali ini.
Bagi banyak warga, harapan utama dari pemilu ini adalah perbaikan layanan dasar seperti air, sanitasi, dan keamanan dari serangan pemukim Israel yang melonjak drastis. Abed Jabaieh, mantan walikota desa Ramun, menekankan perlunya “wajah baru dan anak muda” yang berani memperjuangkan hak-hak warga.
Di sisi lain, negara-negara Barat dan Uni Eropa memandang pemungutan suara ini sebagai langkah krusial menuju reformasi pemerintahan lokal yang transparan, yang menjadi syarat utama bagi kucuran bantuan finansial untuk rekonstruksi Gaza di masa depan.
Meskipun pemilihan kota ini tidak memiliki kewenangan legislatif nasional, proses ini menjadi satu-satunya mekanisme demokrasi yang tersisa setelah pemilihan presiden dan legislatif dibekukan selama dua dekade.
Di tengah keputusasaan akibat perang yang tak kunjung usai, pemuda seperti Mohammed Al-Hasayna di Deir El-Balah melihat kertas suara sebagai tanda keinginan rakyat untuk hidup normal. “Cukup banyak perang — inilah saatnya berupaya membangun kembali Gaza,” tegasnya, menyuarakan aspirasi jutaan warga Palestina yang merindukan pemulihan kedaulatan dan infrastruktur publik mereka.
