IAEA ke Dewan Keamanan: Tak Ada Aktivitas Perbaikan Fasilitas Nuklir Iran sejak Juni 2025, tapi Akses Verifikasi Masih Buntu

Fasilitas yang dimaksud adalah yang rusak dalam serangan militer 2025 dan 2026, menurut pernyataan resmi Grossi yang dibacakan di Dewan Keamanan.

Grossi menyatakan, "since June 2025, we have not identified any activity to repair or reconstruct any of the facilities damaged in the military attacks of 2025 and 2026".

Namun dalam pernyataan yang sama ia menegaskan, "However, nothing replaces access to the facilities to verify the actual situation".

Temuan itu adalah ketiadaan aktivitas yang teridentifikasi lewat pemantauan, bukan bukti kondisi di dalam fasilitas, menurut pernyataan IAEA dan rangkuman UN News.

Fasilitas yang disebut Grossi mencakup Fordow Fuel Enrichment Plant, pabrik pengayaan percontohan dan pabrik pengayaan di Natanz, sejumlah fasilitas di kompleks Esfahan, dan Khondab Heavy Water Research Reactor.

Serangan terhadap situs nuklir Iran terjadi dalam dua gelombang: perang 12 hari Juni 2025 yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat, dan serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat pada awal 2026, termasuk perang yang dimulai 28 Februari 2026.

Mantan Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard sebelumnya bersaksi infrastruktur pengayaan Iran terdampak berat dan tidak teramati upaya pemulihan kemampuan itu, menurut TimesNowWorld yang menyelaraskan kesaksian itu dengan temuan Grossi.

Kesaksian itu adalah klaim pihak Amerika Serikat, bukan temuan IAEA.

Pada Juni 2025, saat serangan militer dimulai, IAEA tidak bisa melanjutkan kegiatan verifikasi di Iran dan pada akhir bulan itu harus menarik semua inspektur dari Iran karena alasan keamanan.

Inspektur sudah tersedia untuk kembali selama berbulan-bulan, menurut pernyataan IAEA yang sama.

Grossi juga menyatakan IAEA sampai hari pengarahan itu belum bisa memverifikasi tidak adanya pengalihan bahan nuklir yang wajib dijaga berdasarkan perjanjian pengamanan komprehensif Iran.

Iran belum memberikan informasi dan akses yang diminta agar IAEA bisa memverifikasi bahan nuklir yang dinyatakan sebelumnya, baik di fasilitas yang terkena serangan maupun yang tidak, menurut pernyataan itu.

Angka 440 kilogram dan statusnya

Satu bidang yang menjadi perhatian khusus, menurut Grossi, adalah bahan nuklir Iran yang dinyatakan sebelumnya, yang mencakup 440 kilogram uranium pengayaan tinggi.

Angka itu adalah pembulatan dalam pernyataan IAEA, dan pernyataan itu memakai frasa "previously declared", yaitu dinyatakan sebelumnya.

Associated Press menambahkan rincian 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen, yang disebut satu langkah teknis singkat dari kadar senjata 90 persen.

Angka 440,9 kilogram itu adalah estimasi IAEA dari Juni 2025, sebelum serangan, bukan hasil pengukuran pascaserangan, dan status serta lokasi bahan itu kini belum terverifikasi.

Britania Raya dalam pernyataan terpisah menyebut stok yang diperkaya lebih dari 400 kilogram, menurut laporan Khabarwire.

Ketiga angka itu tidak boleh disamakan: angka IAEA adalah pembulatan pernyataan, angka 440,9 kilogram adalah estimasi Juni 2025, dan angka Britania Raya adalah pernyataan terpisah.

Pengecualian Bushehr

Satu-satunya pengecualian adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr (Bushehr Nuclear Power Plant, BNPP), tempat inspektur IAEA kini melakukan kegiatan verifikasi, menurut Grossi.

Organisasi Energi Atom Iran (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) bekerja sama secara konstruktif dengan IAEA untuk mengatur pengiriman peralatan pengamanan yang diperlukan bagi verifikasi bahan bakar bekas sebelum dipindahkan ke fasilitas penyimpanan kering yang baru.

Pemindahan itu diperkirakan berlangsung awal tahun berikutnya, menurut pernyataan IAEA.

Pekerjaan Bushehr itu adalah verifikasi bahan bakar bekas, bukan pulihnya inspeksi normal, dan Grossi menegaskan inspeksi normal belum pulih.

Satu inspeksi rutin Bushehr sebelumnya tercatat pada 1 sampai 3 Juni 2026, menurut profil GAN Integrity yang mengutip pernyataan Dewan Gubernur IAEA 8 Juni 2026.

Fasilitas Esfahan yang belum bisa diakses

Informasi dan akses ke Esfahan Fuel Enrichment Plant, yang dinyatakan Iran sesaat sebelum serangan militer Juni 2025, diperlukan agar inspektur bisa memverifikasi status fasilitas itu untuk tujuan pengamanan.

Iran sudah setuju pada 2025 untuk mengizinkan akses inspektur ke fasilitas itu, tetapi dimulainya serangan mencegah inspektur pergi ke lokasi itu, dan sejak itu Iran tidak menerima permintaan berulang IAEA untuk akses.

Pernyataan IAEA tidak menetapkan fasilitas itu mengandung bahan nuklir; akses justru diminta untuk memverifikasi apakah fasilitas itu mengandung bahan nuklir.

Voting prosedural dan sengketa legalitas

Pertemuan itu dipanggil oleh Bahrain, Denmark, Latvia, Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat, sesudah IAEA merujuk Iran ke Dewan Keamanan karena tidak mematuhi kewajiban nonproliferasi, menurut Associated Press.

Rujukan itu didasarkan pada resolusi Dewan Gubernur IAEA GOV/2026/61 yang disahkan 9 September 2026, menurut pernyataan IAEA.

Resolusi Dewan Gubernur 9 September 2026 yang mengusulkan Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya, dan Jerman dilaporkan lolos dengan 23 mendukung, 8 abstain, dan 3 menentang, dan rujukan itu dilaporkan sebagai yang pertama dalam 20 tahun.

Kedua butir itu hanya dari pelaporan sekunder dan wajib diatribusikan ke pelaporan itu, bukan ditulis sebagai fakta yang sudah dicocokkan ke dokumen resmi.

Sebelum pengarahan, Dewan Keamanan memungut suara soal penyelenggaraan pertemuan: 11 mendukung, 2 menentang, dan 2 abstain, sehingga pertemuan berjalan.

Dua penentang adalah Rusia dan Cina, sementara dua abstain adalah Pakistan dan Somalia, menurut liputan UNifeed.

Rusia dan Cina menentang penyelenggaraan pertemuan dengan alasan dasar hukum peninjauan berkas Iran oleh Dewan telah kedaluwarsa pada Oktober 2025.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyatakan Dewan telah menyimpulkan peninjauan program nuklir Iran pada 18 Oktober 2025 berdasarkan Resolusi 2231 dan menghapus agenda itu, menurut Press TV.

Rusia dan Cina mengusulkan pengarahan digelar di bawah agenda "Threats to international peace and security", menurut pelaporan yang sama.

Pertemuan berjalan karena pemungutan suara prosedural, bukan karena putusan soal substansi, dan tidak ada putusan substansi Dewan yang dilaporkan dalam riset ini.

Posisi para pihak di Dewan

Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Gholamhossein Darzi mengecam serangan AS-Israel sebagai perang agresi dan menuduh Amerika Serikat melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Iran, menurut Associated Press.

Darzi juga menyatakan Israel memiliki senjata nuklir sementara Dewan mempersoalkan ketiadaan inspektur di Iran, tetapi Israel tidak pernah mengonfirmasi memiliki senjata nuklir.

Darzi tidak membahas pertanyaan IAEA yang belum dijawab atau tuntutan kembalinya inspektur, menurut laporan yang sama, sementara posisi Iran bahwa program nuklirnya damai dicatat di semua laporan.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menyebut Iran sebagai kediktatoran brutal dan bertanya apakah duta besar Iran ingin meminta maaf kepada duta besar Bahrain, anggota Dewan, karena menyerang negaranya, menurut Associated Press.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan salah satu alasan utama Amerika Serikat berperang dengan Iran pada 28 Februari 2026 adalah menolak kemampuan Teheran mengembangkan senjata nuklir, menurut Associated Press.

Trump juga bersikeras serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran pada Juni 2025 meluluhlantakkan program atom Iran, menurut laporan yang sama, sementara Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Selasa malam itu.

Perwakilan Cina Fu Cong menyatakan serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir di bawah pengamanan IAEA adalah alasan langsung IAEA tidak bisa melakukan inspeksi, menurut Press TV.

Fu Cong juga menyalahkan penarikan sepihak Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 serta kampanye "tekanan maksimum" sebagai akar krisis, menurut pelaporan yang sama.

Duta Besar Pakistan Usman Jadoon menyatakan situasi berkas Iran memburuk tajam dan menyebabkan runtuhnya konsensus di Dewan soal masalah itu, menurut teks intervensinya yang diterbitkan Misi Tetap Pakistan untuk PBB.

Perjanjian Kairo dan niat membangun ulang

Pada 9 September 2025, di bawah naungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan dengan bantuan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty, Grossi menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tentang langkah praktis penerapan pengamanan di Iran.

Grossi mengusulkan peninjauan kembali perjanjian itu bisa membantu urusan praktis penerapan pengamanan, khususnya untuk fasilitas yang terkena serangan militer dan bahan nuklir terkait.

Satu profil sekunder menyatakan Iran mengakhiri perjanjian itu pada 20 November 2025, tetapi klaim itu belum dicocokkan ke dokumen resmi sehingga artikel ini menuliskannya semata sebagai klaim satu sumber.

Pada November 2025, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Teheran akan membangun ulang fasilitas nuklirnya dengan kekuatan lebih besar, menurut Bulletin of the Atomic Scientists.

Pernyataan niat itu berdampingan dengan temuan tidak adanya aktivitas pembangunan ulang yang teridentifikasi sejak Juni 2025, dan keduanya bukan kontradiksi: niat yang dinyatakan tidak sama dengan aktivitas yang teramati.

Pada 20 Oktober 2026, Kepala keamanan Iran Mohsen Rezaei menyatakan Iran tidak akan mengirim uranium yang diperkaya ke luar negeri dan tidak akan memulai negosiasi nuklir baru dengan Amerika Serikat.

Syaratnya, menurut media Iran yang dikutip laporan Al Jazeera 21 Oktober, adalah Washington mengambil langkah membangun kepercayaan lebih dulu.

Posisi itu adalah posisi negosiasi Iran, bukan kesepakatan yang diterima Amerika Serikat.

Isu pengamanan yang tersisa sudah menggantung selama lebih dari lima tahun, menurut pernyataan IAEA, dan Grossi mengusulkan langkah teknis dan bertahap agar inspektur bisa kembali.

Grossi menutup pernyataannya dengan kalimat, "Only diplomacy, underpinned by IAEA verification, can prevent nuclear proliferation in the long-term, in Iran and around the world".

iaea