Sykes-Picot: Garis Rahasia 1916 yang Masih Disebut dalam Setiap Krisis Timur Tengah

Mengapa perbatasan Suriah dan Irak tampak seperti garis lurus di peta, dan mengapa nama Sykes-Picot selalu muncul setiap kali Timur Tengah bergolak?

Jawabannya berawal dari satu dokumen rahasia pada Mei 1916, ketika Inggris dan Prancis sepakat membagi wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang sedang runtuh dalam Perang Dunia I.

Dokumen itu tidak pernah dimaksudkan sebagai peta final, tetapi namanya bertahan lebih dari satu abad sebagai singkatan untuk pengkhianatan, konspirasi, dan keserakahan Barat, seperti yang ditulis sejarawan Akil N. Awan.

Artikel ini menelusuri apa sebenarnya isi perjanjian itu, janji-janji lain yang bertabrakan dengannya, dan apa yang masih hidup dari warisannya sampai hari ini.

Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah menguasai sebagian besar Asia barat daya, termasuk wilayah yang kini menjadi Turki, Suriah, Lebanon, Irak, Yordania, Israel, dan wilayah Palestina.

Pada dekade-dekade terakhirnya, kekuasaan itu bertahan terutama karena kekuatan besar Eropa menganggap negara Utsmaniyah yang lemah tetapi relatif stabil itu menguntungkan bagi keseimbangan kekuatan mereka.

Istanbul masuk perang sebagai Kekuatan Sentral pada akhir 1914, dan pada akhir 1915 menjadi jelas bagi banyak pihak di Barat bahwa pelestarian kesultanan dalam bentuknya yang luas hampir mustahil.

Di tengah perang itulah Inggris dan Prancis mulai bernegosiasi, sejak November 1915, tentang nasib wilayah Utsmaniyah jika kesultanan itu runtuh.

Perundingan itu dipimpin Sir Mark Sykes dari Inggris dan Francois Georges-Picot dari Prancis, dengan Sergey Sazonov mewakili Rusia sebagai anggota ketiga Triple Entente yang persetujuannya diperlukan.

Perjanjian itu disiapkan secara rahasia, tanpa keterlibatan langsung pejabat Arab atau pihak lokal lain, padahal Inggris pada saat yang sama sedang berkorespondensi dengan Syarif Husain dari Mekkah.

Apa isi kesepakatan 1916

Peta yang dilampirkan pada perjanjian bertanggal 8 Mei 1916, sedangkan perjanjian itu sendiri disepakati lewat pertukaran nota diplomatik pada 16 Mei 1916.

Peta itu membagi wilayah ke dalam lima zona: wilayah biru untuk kontrol Prancis, wilayah merah untuk kontrol Inggris, wilayah A dan B untuk negara Arab atau konfederasi negara Arab, dan wilayah cokelat untuk administrasi internasional.

Di wilayah biru dan merah, Prancis dan Inggris diizinkan membentuk administrasi atau kontrol langsung maupun tidak langsung sesuai keinginan mereka, setelah bersepakat dengan negara Arab atau konfederasi itu.

Teks perjanjian menyatakan Inggris dan Prancis siap mengakui dan melindungi negara Arab merdeka atau konfederasi negara Arab di wilayah A dan B, di bawah kedaulatan seorang kepala Arab.

Namun di wilayah yang sama, Prancis dan Inggris memegang prioritas hak usaha dan pinjaman lokal, serta hanya mereka yang memasok penasihat atau pejabat asing atas permintaan negara Arab itu.

Menurut Oxford University Press, kemerdekaan semacam itu, jika benar-benar diberikan, akan sangat dibatasi, dan sebagian besar pekerjaan administrasi ditempatkan di tangan penasihat dan pejabat Eropa.

Ketentuan lain yang sering terlewat: Alexandretta menjadi pelabuhan bebas untuk perdagangan Imperium Inggris, sedangkan Haifa menjadi pelabuhan bebas untuk perdagangan Prancis dan wilayah jajahannya.

Inggris juga memperoleh pelabuhan Haifa dan Acre, jaminan pasokan air dari Tigris dan Eufrat untuk wilayah B, serta hak membangun rel Haifa dengan hak abadi mengangkut pasukan di jalur itu.

Rusia, sebagai pihak ketiga, memperoleh provinsi Armenia seperti Erzurum, Trabzon, Van, dan Bitlis, plus sebagian wilayah Kurdi di tenggara, dan lewat perjanjian terpisah pada Maret 1915 dijanjikan Konstantinopel dan wilayah sekitarnya.

Tarif bea cukai Turki tetap berlaku selama dua puluh tahun di wilayah biru, merah, A, dan B, tanpa kenaikan kecuali atas persetujuan kedua kekuatan, dan tanpa hambatan bea cukai internal di antara wilayah-wilayah itu.

Tiga janji untuk satu tanah

Perjanjian 1916 bukan satu-satunya dokumen Inggris yang menyangkut tanah yang sama, dan di sinilah kisah ini menjadi rumit.

Janji pertama adalah Korespondensi Husain-McMahon, sepuluh surat antara Juli 1915 dan Maret 1916 antara Syarif Husain dan Komisaris Tinggi Inggris di Mesir, Sir Henry McMahon.

Husain meminta dukungan Inggris untuk kemerdekaan negara-negara Arab, termasuk Semenanjung Arab kecuali Aden, seluruh Irak, Palestina, Transyordania, dan Suriah sampai Turki dan Persia.

Jawaban McMahon pada 24 Oktober 1915 menerima prinsip itu, tetapi mengecualikan distrik Mersina dan Alexandretta, sebagian Suriah di barat Damaskus, Homs, Hama, dan Aleppo, serta wilayah tempat Inggris bebas bertindak tanpa merugikan kepentingan Prancis.

Atas dasar janji itu, pihak Arab memulai Pemberontakan Arab pada Juni 1916, yang membantu Inggris mengalahkan Turki dan menduduki kawasan itu.

Janji kedua adalah Sykes-Picot sendiri, yang membagi sebagian besar wilayah yang diminta Husain ke zona Prancis dan Inggris, sambil tetap menyebut negara Arab di wilayah A dan B di bawah pengaruh kedua kekuatan itu.

Nuansa ini penting: perjanjian 1916 tidak secara harfiah menghapus janji kepada Arab, karena teksnya sendiri menyebut negara Arab, tetapi wilayah itu berada di bawah pengaruh Prancis dan Inggris, dan Suriah pesisir serta Lebanon masuk kontrol langsung Prancis.

Janji ketiga adalah Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, surat Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild untuk diteruskan ke Federasi Zionis.

Isinya, dalam terjemahan ringkas: pemerintah Inggris memandang baik pendirian national home bagi bangsa Yahudi di Palestina, dengan pemahaman bahwa tidak ada yang boleh merugikan hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di sana.

Deklarasi itu memakai frasa national home, bukan state, dan perbedaan ini penting serta diperselisihkan penafsirannya sampai puluhan tahun kemudian.

Apakah ketiga dokumen itu saling bertentangan secara hukum masih diperdebatkan, tetapi secara praktis isinya bertabrakan, dan setelah perang pihak Arab merasa dikhianati karena Suriah diserahkan kepada Prancis dan Palestina dijanjikan national home Yahudi.

Apakah Palestina termasuk dalam janji McMahon juga diperselisihkan: pihak Arab meyakini ya, karena Palestina dianggap Suriah selatan, sedangkan pemerintah Inggris kemudian menyatakan tidak bermaksud memasukkannya.

Perjanjian rahasia itu sendiri terbongkar hanya tiga minggu setelah Deklarasi Balfour, ketika pemerintah Bolshevik yang menggulingkan rezim tsar menerbitkan teks perjanjian itu pada akhir 1917.

Dari San Remo ke negara-negara modern

Setelah perang, pembagian itu tidak langsung menjadi perbatasan negara, melainkan melewati Konferensi San Remo pada 19 sampai 26 April 1920, yang menentukan alokasi mandat Kelas A Liga Bangsa-Bangsa.

Resolusi San Remo yang diadopsi 25 April 1920 memasukkan Deklarasi Balfour dan Pasal 22 Piagam Liga, dan menjadi dokumen dasar bagi penyusunan Mandat Palestina.

Inggris menerima mandat atas Palestina dan Irak, sementara Prancis menguasai Suriah termasuk Lebanon masa kini, dengan pengawasan internasional lewat Komisi Mandat Permanen Liga.

Perbatasan tepat semua wilayah dibiarkan tidak spesifik di San Remo, untuk ditentukan Kekuatan Sekutu Utama, dan tidak sepenuhnya difinalisasi sampai empat tahun kemudian.

Keputusan itu baru dikukuhkan Dewan Liga Bangsa-Bangsa pada 24 Juli 1922 dan Traktat Lausanne 1923, setelah Traktat Sevres yang memuatnya gagal karena ditolak Turki.

Penyesuaian penting terjadi sesudahnya: Mosul yang semula masuk zona Prancis berpindah ke Inggris, dengan Prancis memperoleh 25 persen saham produksi minyak Mosul, dan soal Mosul baru diputuskan pada 1926 ketika wilayah itu dimasukkan ke kerajaan Faisal I di Irak.

Palestina pun tidak menjadi wilayah internasional seperti direncanakan dalam peta 1916, melainkan menjadi Mandat Inggris atas Palestina, sementara klaim Rusia atas Konstantinopel dan Armenia tidak terwujud setelah Rusia keluar dari perang.

Dari mandat-mandat itu lahir negara-negara modern: Irak pada 3 Oktober 1932, Yordania pada 25 Mei 1946, dan Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948 pada akhir Mandat Inggris atas Palestina.

Suriah dinyatakan merdeka pada 1943, satu daftar menyebut kemerdekaan penuh diberikan pada 1945, dan pasukan Prancis baru ditarik pada April 1946, sedangkan Lebanon dinyatakan pada 1941, diakui pada 1943, dan pasukan Prancis ditarik pada 1946.

Sebagai penyeimbang, Arab Saudi didirikan pada 1932 dan bukan produk mandat, dan Iran tidak pernah dijajah, fakta yang mencegah anggapan bahwa semua negara Timur Tengah lahir dari mandat.

Apa yang masih hidup dari warisannya

Britannica mencatat perbatasan mandat memecah populasi yang bersebelahan seperti Kurdi dan Druze, menjadikan mereka minoritas di beberapa negara dan menghilangkan penentuan nasib sendiri bagi komunitas mereka.

Awan memberi contoh Irak, yang dirangkai dari tiga provinsi Utsmaniyah yang berbeda: wilayah Kurdi Sunni di utara, wilayah Arab Sunni di tengah sekitar Baghdad, dan wilayah Arab Syiah di selatan sekitar Basra.

Perjanjian ini juga tidak memuat janji negara Kurdi, dan mencampurkannya dengan Traktat Sevres 1920, yang memuat ketentuan berbeda tentang Kurdi, adalah kesalahan yang harus dihindari.

Pada Juni 2014, ISIS merilis video berjudul The End of Sykes-Picot, yang menampilkan buldoser meratakan secara simbolis sebagian perbatasan antara Suriah timur dan Irak utara, disertai tagar Sykespicotover.

Fakta penyeimbang yang wajib dicatat: tindakan itu bersifat simbolis, perbatasan Irak-Suriah secara hukum tidak hapus, dan setelah kekalahan teritorial ISIS, perbatasan itu kembali berfungsi penuh.

Perbatasan yang dibuldoser itu pun bukan garis Sykes-Picot dalam arti harfiah, karena garis 1916 sendiri tidak sama dengan perbatasan Irak-Suriah modern.

Sejarawan sendiri terbagi soal seberapa besar peran perjanjian ini: Britannica dan OUP melihatnya sebagai kerangka yang memicu kebencian bertahan lama, sementara The Century Foundation berargumen perbatasan modern hanya mirip secara tidak sempurna dengan garis 1916.

The Century Foundation menambahkan tesis yang berbeda: masalahnya bukan garisnya, melainkan model politik yang mengaitkan hak kewarganegaraan dengan identitas etnis dan agama, sehingga perbatasan berubah menjadi penghalang yang tidak dapat ditembus.

Sejarawan Sean McMeekin, yang dikutip lewat sebuah artikel opini dan wajib dicek ke teksnya sendiri sebelum dikutip verbatim, berargumen pembagian itu baru diputuskan pada konferensi multinasional di Lausanne pada 1923.

Bahkan Awan, sumber yang paling kritis dalam bahan ini, menegaskan terurainya Irak dan Suriah bukan semata hasil perjanjian kolonial berusia 100 tahun, melainkan juga sangat bergantung pada intervensi Barat yang baru, terutama invasi Irak pada 2003.

Britannica sendiri menegaskan perjanjian itu tidak dengan sendirinya menentukan perbatasan modern Timur Tengah, tetapi meletakkan dasar bagi perjanjian-perjanjian kemudian yang menentukannya.

Satu abad lebih setelah Mei 1916, nama Sykes-Picot tetap dipakai sebagai singkatan: bagi sebagian pihak untuk pengkhianatan dan pemaksaan imperialis, bagi sejarawan lain untuk perdebatan tentang garis, mandat, dan model politik di dalamnya.

Yang tidak diperselisihkan adalah dokumennya: tiga janji itu ada, isinya bertabrakan secara praktis, dan perbatasan yang lahir dari mandat masih menjadi bingkai peta yang dibaca pembaca berita setiap hari.